Perjuangan Mbah Lasinah

Mbah Lasinah merupakan salah satu nenek perkasa di Desa Dawung, Kediri-Jawa Timur, yang setiap hari menjual kelapa dengan menuntun sepeda tuanya ke pasar cangkring

Games & Pictures Resource Pack

Kali ini saya akan share soal dan games dari kang guru, jika berminat klik saja disini . . . . .

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Kamis, 24 Juli 2014

Fatwa MUI Tentang Hak Cipta


KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/15/2005
Tentang
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005M., setelah
MENIMBANG :
a.    Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat;
b.    Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
c.    Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.
MENGINGAT :
1.    Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, antara lain :
“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janglah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. Al-Nisa’ [4]:29).
“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”(QS. al Syu`ra[26]:183).
“..kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya” (QS. al-Baqarah[2]:279)
2.    Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan harta kekayaan, antara lain:
“Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku” (H.R. Bukhari).
“Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)…”(H.R. al-Tirmizi).
“Rasulullah saw. Menyampaikan khutbah kepada kami; sabdanya: `Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya…`” (H.R. Ahmad).
3.    Hadis-hadis tentang larang berbuat zalim, antara lain :
“Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan diantaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi…”(H.R Muslim).
“Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya..”(H.R. Bukhari)
4.    Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan Malik dari Yahya :
“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (kerugikan) orang lain.”
5.    Qawa’id fiqh :
“Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.”
“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.”
“Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.”
“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.”
MEMPERHATIKAN :
1.    Keputusan Majma` al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu`tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma`nawiyyah:
Pertama : Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad moderen hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.
Kedua : Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.
Ketiga : Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi ole syara`. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.
2.    Pendapat Ulama tentang HKI, antara lain :
“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi`I dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orsinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara` (hukum Islam)” (Dr. Fathi al-Duraini, Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran, [Bairut: Mu`assasah al- Risalah, 1984], h. 20).
Berkenaan dengan hak kepengarangan (haqq al-ta`lif), salah satu hak cipta, Wahbah al-Zuhaili menegaskan :
“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara` (hukum Islam) atas dasar qaidah istishlah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku (tanpa seizing yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan Syara` dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menimpanya”
(Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al_Islami wa Adilllatuhu, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998]juz 4, hl 2862).
Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi :
“Tirkah (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak.” (al_Sayyid al-Bakri, I`anah al- Thalibin, j. II, h. 233).
3.    Penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005.
4.    Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada :
a.    Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
b.    Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
c.    Undang-undang nomor 31 tehun 2000 tentang Desain Industri;
d.   Undang-undang nomor 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
e.    Undang-undang nomor 14 tahun 2001 tentang Paten;
f.     Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek; dan
g.    Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.
5.    Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005.
Dengan bertawakkal kepada Allah SWT
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : FATWA TENTANG PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
Pertama : Ketentuan Umum
Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreavitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas. ([1] Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman3 dan [2] Ahmad Fauzan, S.H., LL.M., Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Bandung, CV Yrama Widya, 2004, Halaman 5).
HKI meliputi :
1.    Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang di berikan Negara kepada pemulia dan / atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 angka 2);
2.    Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak di ketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan / atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1,2 dan Pasal 4);
3.    Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuaannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
4.    Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);
5.    Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Repulik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
6.    Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan
7.    Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).
Kedua : Ketentuan Hukum
1.    Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashu) sebagaimana mal (kekayaan).
2.    HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3.    HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma’qud’alaih), baik akad mu’awadhah (pertukaran, komersial),maupun akad tabarru’at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4.    Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu,membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.
Ditetapkan di    : Jakarta
Pada Tanggal    : 22 Jumadil Akhir 1426 H. 29 Juli 2005 M.
MUSYAWARAH NASIOANAL VII MAJELIS ULAMA INDONESIA,
Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa
Ketua : K. H. MA’RUF AMIN
Sekretaris : Drs. H. HASANUDIN, M.Ag
Pimpinan Sidang Pleno, Ketua : Prof. Dr. H. Umar Shihab
Sekretaris : Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin

Rabu, 07 Mei 2014

LOMBA SISWA MENULIS SURAT KEPADA MENDIKBUD SEPUTAR UJIAN NASIONAL


Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan setiap tahun, selalu menuai pro dan kontra. Meski Kemdikbud telah melakukan upaya pencegahan agar UN tidak bocor dengan menambah varian soal hingga 20 paket dan menggunakan barcode, tetap saja di kalangan siswa bisa beredar kunci jawaban. Akibatnya, pelaksanaan UN yang jujur dan berprestasi sulit untuk diwujudkan.

Untuk mendapatkan gambaran utuh pelaksanaan UN secara faktual, dan sekaligus melatih kemampuan analisis dan literasi di kalangan siswa, Ikatan Guru Indonesia (IGI) menyelenggarakan "Lomba Siswa Menulis Surat Kepada Mendikbud Seputar Ujian Nasional". Harapannya, kita akan mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan UN di lapangan yang bersumber dari pelakunya. Juga bisa mendengarkan masukan langsung dari siswa tentang substansi dan pelaksanaan Ujian Nasional untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Syarat dan ketentuan lomba:

1. Lomba ini terbuka bagi pelajar SMA/MA/SMK (termasuk yang berada di luar negeri), dan/atau lulusan SMA/MA/ SMK tahun 2013 dan 2012, dibuktikan dengan scan KTP/kartu pelajar/kartu mahasiswa. Setiap peserta dapat mengirimkan lebih dari satu naskah.
2. Isi naskah sesuai dengan tema yaitu seputar Ujian Nasional, bisa mengenai konsep dasar UN & US, pelaksanaan UN & US maupun manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh UN & US.
3. Pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengiriman naskah surat dan dikirim ke email: info@igi.or.id
4. Naskah dilampirkan dalam bentuk file doc dan tidak ada identitas peserta di dalamnya. Dilampirkan juga sebuah file doc berisi identitas diri peserta (nama, tanggal lahir, alamat rumah, sekolah sekarang (atau sekolah sebelumnya bila telah lulus tahun lalu), alamat sekolah, nomor telpon/HP yang dapat dihubungi, nomor telpon sekolah.
5. Format penulisan naskah:
- Ukuran kertas A4
- Spasi 1,5
- Font: Times New Roman, size 12
- Margin: atas 3 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm, kiri 4 cm
6. Waktu pelaksanaan lomba:
Dimulai sejak pengumuman ini disebarkan, Kamis 1 Mei 2014, hingga Kamis 24 Mei 2014
7. Kriteria penilaian mencakup:
a) sudut pandang dan analisis masalah
b) kekuatan membangun argumentasi
c) kefasihan dan tata bahasa
d) kekuatan dan kelayakan solusi yang ditawarkan.
Naskah calon pemenang akan dimintakan surat keterangan keaslian dari sekolah asal dan dari orang tua peserta.
8. Tim juri lomba terdiri dari: guru, pengamat pendidikan, dan editor. Dewan juri ditetapkan oleh Pengurus IGI.
9. Akan dipilih 3 surat nominator. Ketiga naskah nominator tersebut akan dipublikasikan secara terbuka di akun Grup Facebook IGI. Penulis naskah yang terpilih diijinkan mempromosikan tulisan untuk mendapatkan like dan share sebanyak-banyaknya dalam masa 7 (tujuh) hari sejak nominasi diumumkan. Pemenang akan ditentukan berdasar perolehan dukungan (like) terbanyak.
10. Semua naskah surat yang masuk akan menjadi milik panitia. Akan dipilih 15 naskah surat terbaik untuk dibukukan. Semua peserta yang telah mengirimkan naskah sesuai ketentuan akan mendapatkan piagam keikutsertaan lomba.
11. Hadiah untuk pemenang:
- Pemenang 1: tablet android 8' + piagam
- Pemenang 2: tablet android 7' + piagam
- Pemenang 3: tablet android 7' + piagam
- 15 naskah yang terpilih untuk dibukukan akan mendapatkan hadiah hiburan
12 Untuk informasi dan ketentuan lain yang lebih jelas, silakan hubungi email: info@igi.or.id
13. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat
.
Sekretariat Panitia:Ikatan Guru Indonesia (IGI)
Jl. Belibis III no. 11 Kramatjati, Jakarta Timur
Email: info@igi.or.id 

Selasa, 22 April 2014

LOMBA FOTO INDONESIA 2014


Tema: Indonesia Bersatu dalam Keragaman

Kategori  Peserta Lomba:
  1. Pelajar
  2. Mahasiswa (D1 s.d S1)
  3. Umum
Ketentuan Umum:
  1. Lomba ini terbuka untuk pelajar, mahasiswa, dan umum Warga Negara Indonesia.
  2. Setiap peserta hanya bisa mengikuti lomba dengan memilih satu kategori saja dari daftar yang telah ditentukan dengan verifikasi data diri melalui alamat email dan identitas peserta. Kesalahan dalam mengisi data kategori lomba sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta.
  3. Foto yang diikutsertakan dalam lomba adalah hasil foto dari pemotretan menggunakan kamera digital.
  4. Karya foto yang dikirim adalah karya ciptaan sendiri, diproduksi sejak 30 Juli 2013 s.d 20 Juni 2014 (yang akan dibuktikan dari data exif file foto), belum pernah memenangkan penghargaan lomba fotografi skala nasional dan internasional.
  5. Setiap foto harus dilengkapi identitas diri peserta seperti: nama fotografer, judul foto, kategori lomba, alamat, nomor telepon/hp, e-mail dan identitas diri yaitu kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau KTP (Kartu Tanda Penduduk)
  6. Hak cipta melekat pada fotografer, namun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diberikan hak/izin untuk mempublikasikan foto yang masuk nominasi untuk kepentingan non-komersial dalam lingkup kegiatan lomba foto ini. Panitia dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga bila foto digunakan untuk keperluan tersebut.
  7. Seluruh karya yang masuk ke Panitia akan diseleksi oleh Dewan Juri, untuk memilih 150 karya yang akan dipamerkan, masing-masing 50 karya dari setiap kategori pada bulan Agustus 2014, termasuk 30 nominator yang terdiri dari:
  1. 10 foto kategori pelajar,
  2. 10 foto kategori mahasiswa,
  3. 10 foto kategori umum,
  1. Nama nominator akan diumumkan melalui website www.fotografiindonesia.net pada tanggal 6 Agustus 2014.
  2. Seluruh karya foto yang telah diunggah peserta, dapat dilihat setelah tanggal penutupan lomba di website www.fotografiindonesia.net.
  3. 30 nominator akan diundang ke Jakarta untuk mengikuti workshop fotografi.
  4. Panitia akan menanggung biaya transportasi nominator (dari daerah asal ke Jakarta P.P.)  transportasi lokal, akomodasi dan konsumsi selama mengikuti workshop fotografi.
Ketentuan khusus:
  1. Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 7 buah file foto dalam format JPEG.
  2. Peserta bebas memilih objek fotografi yang berasal dari daerahnya masing-masing (sesuai domisili provinsi kartu identitas) meliputi alam, ciptaan manusia, adat istiadat, budaya dan sebagainya. Foto dari provinsi lain (bukan domisili peserta) tidak dapat diikutsertakan dalam penilaian. Verifikasi akan dilakukan setelah peserta terpilih sebagai  nominator.
  3. Olah digital diperbolehkan, sebatas perbaikan kualitas foto (tonal dan warna) tanpa mengubah keaslian subjek.
  4. Tidak diperbolehkan mengirimkan foto berupa kombinasi lebih dari satu foto (composite dan montage) dan menghilangkan/mengubah elemen-elemen dalam satu foto.
  5. Dengan mengirimkan karya foto berarti peserta telah dianggap menyetujui semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia.
  6. Panitia berhak mendiskualifikasi foto peserta sebelum dan sesudah penjurian apabila dianggap tidak memenuhi ketentuan.
  7. Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.
  8. Peserta tidak dipungut biaya apapun.
Tata cara pengiriman karya:
  1. Seluruh karya dan identitas peserta diunggah melalui situs www.fotografiindonesia.net/lfi2014
  2. Sebelum dikirim, foto harus diperkecil (resize) dengan besar ukuran file foto maksimal 1 MB. Apabila melewati batas maksimal, foto akan otomatis ditolak oleh sistem.
  3. Mengisi form data peserta dengan lengkap dan mengunggah foto yang akan dilombakan. No tlp/HP wajib diisi untuk konfirmasi dan verifikasi finalis.
  4. Pengiriman karya dimulai tanggal 20 April 2014 dan ditutup tanggal 20 Juni 2014 pukul 24.00 WIB.
  5. Pengumuman pemenang lomba foto Indonesia tanggal 17 Agustus 2014.
Dewan Juri

1.    John Tefon (Fotografer dan Ahli Photoshop)
2.    Agatha Anne Bunanta, ARPS, MPSA, EFIAP/s, UPI-CR4 (Fotografer, Juri Internasional)
3.    Jerry Aurum (Fotografer Profesional, Juri Salon Foto)
4.    Ebbie Vebri Adrian (Fotografer Profesional)
5.    Irma Chantily (Dosen Sejarah Foto IKJ)

Informasi Lomba Foto Indonesia 2014

Sekretariat Lomba dan Pameran Foto Indonesia 2014

d/a Sub Direktorat Pengembangan Fotografi, Direktorat Pengembangan Seni Rupa, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya,
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Gedung Film, Jalan M.T. Haryono Kav 47-48, Jakarta 12770
email: info@fotografiindonesia.net
Facebook: facebook.com/INDONESIAFOTOGRAFI/
Twitter : @fotografi_ind   #LFI2014

Website: www.fotografiindonesia.net

Lomba Menulis Kemendikbud (DL 1 SEptember 2014)

15 (lima belas) peserta terbaik akan diundang ke Jakarta untuk mengikuti seleksi final.
Tema
1. Kejujuran
2. Ketulusan
3. Disiplin
4. Kerja Keras
5. Cinta Tanah Air
6. Cinta Lingkungan
7. Kasih Sayang
8. Kesabaran
9. Sopan Santun
10. Toleransi
11. Kepedulian Sosial
12. Semangat Gotong-royong
13. Bencana Alam
Persyaratan
Peserta adalah siswa SD/MI (terbuka mulai kelas III hingga kelas VI dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah Iengkap dengan NISN).
Peserta adalah siswa SMP/MTS ( dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah Iengkap dengan NISN).
Tulisan berbentuk cerita.
Tulisan dibuat sendiri tanpa bantuan/intervensi guru/orang tua dan bukan merupakan jiplakan, saduran, atau terjemahan dari karya Iain, diperkuat dengan “Surat Pernyataan Keaslian Karya/Naskah”(bermaterai Rp 6.000,00).
Tulisan belum pernah dipublikasikan di media mana pun.
Panjang tulisan 3 s.d. 5 halaman, diketik pada kertas ukuran A4 dengan jarak 1,5 spasi, jenis huruf Times New Roman 12 pt.
Peserta boleh mengirimkan Iebih dari satu naskah.
Lampirkan biodatamu.
Pengiriman Cerita
Cerita sebanyak 3 rangkap dimasukkan ke dalam amplop, pada bagian luar ditulis “LMC-SD/M12014”,
diantar langsung atau dikirim paling Iambat tanggal 1 September 2014 (stempel pos).
Cerita dikirim ke alamat :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Sub Output Pembinaan Pendidikan Estetika
Pada Subbag RumahTangga Bagian Umum,
Setditjen Pendidikan Dasar
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 5
JI. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270.
Hadiah
Panitia menyediakan hadiah utama berupa uang tunai sebagai berikut :
  • Pemenang 1 : Rp. 7.500.000,00
  • Pemenang 2 : Rp. 6.500.000,00
  • Pemenang 3 : Rp. 6.000.000,00
  • Pemenang 4 s.d. 5 : Rp. 5.500.000,00
  • Pemenang 6 s.d. 10 : Rp. 5.000.000,00
  • Pemenang 11 s.d. 15 : Rp. 4.500.000,00
Dipotong pajak hadiah (PPh pasal 21). Para pemenang juga akan mendapatkan hadiah hiburan lainnya.
Ketentuan Panitia dan Pengumuman Lain-lain
Jika ada pertanyaan silakan menghubungi Panitia Penyelenggara, telepon: (021) 5725616 dan 57851730. Email: estetika_|mc_sd_smp@yahoo.co.id. Website: www.dikdas.kemdikbud.go.id.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhak menerbitkan dan menggandakan naskah yang terpilih. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Pemenang LMC-SD/M12014 akan diumumkan pada tanggal 17 November 2014, melalui website: www.dikdas.kemdikbud.go.id
  • Download biodata peserta lomba LMC 2014, silahkan klik di sini 
  • Download poster LMC untuk Siswa SMP/MTs 2014, silahkan klik di sini 
  • Download poster LMC untuk Siswa SD/Mi 2014, silahkan klik di sini 

Senin, 14 April 2014

Makanan

"Bagiku . . . Makanan yang terbaik adalah makanan dari hasil jerih payahku, walaupun cuma hasil memulung sampah"
By Ari Panjang

Kesederhanaan

"Nikmatnya Kehidupan Berawal Dari Kesederhanaa"
By Ari Panjang

Senin, 10 Maret 2014

English Idioms

Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada para guru di Indonesia tentang materi bahasa inggris yang disediakan oleh www.kangguru.org, yang merupakan organisasi kerjasama antara Indonesia dengan Australia.


Idiom ini dikelomp[okkan berdasarkan grup. Para rekan guru dapat mendownloadnya dibawah ini
Booklet
Animals
Cities and towns
Education
Friends
Kang Guru magazine June 2006
How do you feel?
Indonesian idioms
Jobs and work
Modern technology
Pick it up and go
School and study
The devil
Transport 1
Transport 2
Travel
With Alistair

Sumber :  www.kangguru.org

Selasa, 04 Maret 2014

Peraturan Menteri Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi


PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2010
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT
DI PERGURUAN TINGGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran;
b.    bahwa untuk memenuhi misi tersebut, mahasiswa/dosen/ peneliti/tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
c.     bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang;
d.    bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;

Mengingat    :    1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 téntang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4301);
2.     Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3.     Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nornor 5007);
4.     Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Péndidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
5.     Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 . Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
6.     Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia; Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :    PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN :PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.     Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalarn rnemperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai
2.     Plagiator adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3.     Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.
4.     Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiator di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
5.     Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.
6.     Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosèn/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalarn bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
7.     Karya adalah hasil karya akademik atau non akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan diluar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
8.     Perguruan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.
9.     Pimpinan Perguruan Tinggi adalah pemimpin perguruan tinggi dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan atau ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ditetapkan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan rektor untuk universitas atau insitut, ketua untuk sekolah tinggi, direktur untuk politeknik/akademi.
11. Senat Akademik/organ lain yang sejenis adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik pada aras perguruan tinggi atau dapat pada aras fakultas.
12. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

BAB II
LINGKUP DAN PELAKU

Pasal 2

(1)  Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada :
a.      mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dan suatu sumber tanpa meriyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
b.     mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan /atau kalimat, data dan/atau informasi dan suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara nemadai;
c.      menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
d.     merumuskan dengan kata-kata dan /atau kalimat sendiri dan sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.
e.      menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai;
(2)  Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
(3)  Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a.      komposisi musik;
b.     perangkat lunàk komputer;
c.      fotografi;
d.     lukisan;
e.      sketsa;
f.      patung; atau
g.     hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, hunt b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f
(4)  Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a.      buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
b.     artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
c.      kertas kerja atau makalah profesional dan organisasi tertentu;
d.     isi laman elektronik; atau
e.      hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
(5)  Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a.      presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
b.     presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
c.      bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
(6)  Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik.
(7)  Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

Pasal 3

Plagiator di perguruan tinggi adalah:
a.     satu atau lebih mahasiswa;
b.    satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
c.     satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

BAB III
TEMPAT DAN WAKTU

Pasal 4

Tempat terjadi plagiat:
a.     di dalam lingkungan perguruan tinggi, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya.
b.    dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dan kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri;
c.     di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang.

Pasal 5

Waktu terjadi plagiat:
a.     selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran;
b.    sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/profesor.
c.     Sebelum dan setelah peneliti/tenaga fungsional dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama.

BAB IV
PENCEGAHAN

Pasal 6

(1)  Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode mahasiswa/dosen/ peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi/organisasi lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat.
(2)  Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, oleh perguruan tinggi.
(3)  Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.

Pasal 7

(1)  Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
a.      karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
b.     apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)  Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 8
(1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (peer review) oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan.
(2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada:
a.     Tingkat jurusan/departemeri/bagian, untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor;
b.    Tingkat jurusan/departemen/bagian, senat akademik/organ lain yang sejenis pada aras fakultas dan atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar/profesor.
(3) Untuk kenaikan jabatan akademik guru besar/profesor dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) guru besar/profesor dari perguruan tinggi lain.
Pasal 9
(1)  Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat peneliti/tenaga kependidikan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (peer review) oleh paling sedikit 2 (dua) orang sejawat sebidang yang memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan fungsional dan kualifikasi akademik peneliti/tenaga kependidikan yang diusulkan.
(2)  Penilalan sejawat sebidang sebagaimana dirnaksud pada pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan  awal atau kenaikan jabatan fungsional tersebut diproses pada perguruan tinggi yang bersangkutan.  
BABV
PENANGG ULANGAN
Pasal 10
(1)  Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/ bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyátakan oleh mahasiswa.
(2)  Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenarán plagiat yang diduga telah dilákukan mahasiswa.
(3)  Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempàtan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian.
(4)  Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketuä jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.
(5)  Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.
Pasal 11
(1)  Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/teriaga kependidikan, Pimpinan Perguruan Tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah dosen/peneliti/ tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/penetiti/tenaga kependidikan.
(2)  Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi meminta senat akademik/Organ lain yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/penetiti/tenaga kependidikan.
(3)  Sebelum senat akademik/organ lain yang sejenis memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada .ayat (2), senat akadernik/organ lain yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik/organ lain yang sejenis untuk
melakukan telaah tentang:
a.     kebenaran plagiat;
b.    proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiator,
yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/teriaga kependidikan.
(4)  Senat akademik/organ lain yang sejenis menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan parà anggota senat . akademik/organ lain yang sejenis, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pemimpin/Pimpirian Perguruan Tinggi.
(5)  Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat äkademik/organ lain yang sejenis.
(6)  Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik/organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk dosen/peneliti/tenaga . kependidikan sebagai plagitor kepada Pemimpin/Pimpinan Perguruan Tinggi urituk dilaksanakan.
(7)  Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiator.





BAB VI
SANKSI

Pasal 12
(1)  Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
a.     teguran;
b.    peringatan tertulis;
c.     penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
d.    pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;
e.     pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
f.      pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
g.     pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
(2)  Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
a.     teguran;
b.    peringatan tertulis;
c.     penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
d.    penurünan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
e.     pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/professor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
f.      pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
g.     pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
h.    pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
(3)  Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h menyandang sebutan guru besar/professor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/ tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usu1 perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
(4)  Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama atas usul perguruan tinggi lain, apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau huruf g serta dijatuhi saksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama.
(5)  Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator.
(6)  Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
a.     teguran;
b.    peringatan tertulis;
c.     pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

Pasal 13

(1)  Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
(2)  Sanksi sebágaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat.(l) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
(3)  Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
(4)  Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
(5)  Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
PEMULIHAN NAMA BAlK

Pasal 14
Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2010
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH